PP 46 TAHUN 2013

Sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013, telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Yang telah tertuang dalam dasar hukumnya yaitu :

·         Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh :

Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum.

Penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdsarkan peredaran bruto (omzet).

·         Pasal 17 ayat (7) UU PPh :

Pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pokok – Pokok Ketentuan PP

Apa yang dikenai pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 mengenai Objek pajak,

·         Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 milliar dalam 1 tahun pajak.

·         Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

·         Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

Siapa yang dikenai pajak berdasarakan PP 46 Tahun 2013 Subjek Pajak,

·         Orang pribadi.

·         Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap ( BUT ).

Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Milliar dalam 1 ( satu ) Tahun pajak.